Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI

KEGIATAN BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP DAN PENETAPAN KINERJA (PK)

Ambon -(10/04) Penetapan kinerja dan Lakip merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antar pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah /tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Berdasarkan Permen PAN dan RB No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), disebutkan organisasi penyusunan penetapan kinerja (PK) dalam pasal 4, yaitu :

  • Kementerian negara/lembaga menyusun penetapan kinerja tingkat kementerian negara / lembaga ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
  • Unit Organisasi eselon I menyusun penetapan kinerja tingkat unit organisasi setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.
  • Satuan dan Unit kerja eselon II menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.
  • Menteri/Pimpinan lembaga menyampaikan dokumen penetapan kinerja kepada Presiden melalui menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setah tahun anggaran berjalan. 
  • Penyampaian dokumen penetapan kinerja sebagaimana diatur pada ayat (4) meliputi dokumen penetapan kinerja yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
  • Pengaturan mengenai penyampaian dokumen penetapan kinerja untuk unit kerja mandiri lainnya diatur oleh masing – masing Menteri/pimpinan lembaga.

berdasarkan Permen tersebut maka Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (BPJN IX) menyelenggarakan kegiatan pelatihan Penyusunan Lakip dan PK, dengan maksud dan tujuan kegiatan sebagai berikut:

Maksud

  1. Membimbing peserta untuk dapat membuat Lakip dan PK Satker
  2. Mensosialisasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan sendiri, dalam penyusunan lakip tahun 2011.

Tujuan

  1. Mengumpulkan Lakip Tahun 2011  dari setiap Satker di Lingkungan BPJN IX.
  2. Mengumpulkan Penetapan Kinerja 2012 dari setiap Satker di Lingkungan BPJN IX.
  3. Sebagai bahan masukan oleh pihak penyelenggara tentang pemahan peserta dalam membuat Lakip dan PK Satker berdasarkan Lakip dan PK Satker yang di kumpulkan.

Dimana waktu kegiatan pelatihan dilaksanakan 3 hari pada tanggal 10-12 April 2012, bertempat di Aston Natsepa Ambon Jl. Raya Natsepa Np. 36, Suli Salahutu, Maluku Tengah.
Peserta kegiatan berasal dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara),  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dan Maluku Utara, serta SKPD lainnya yang terkait dengan Penyusunan Lakip dan PK Satker.

Kembali

Aplikasi PUPR

Kontak Kami


Gedung BPJN XVI
Jl. Ir. M Putuhena, Wailela
Ambon 97234
Maluku - Indonesia

Telepon : +62(0911)382-4176
Fax :+62(0911)382-4176
E-Mail : pelayanan.publik.bpjnxvi@gmail.com

Saran / Pengaduan